Penegakan hukum maritim menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban laut di wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas penegakan hukum maritim.

Menurut Direktur Utama Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, fasilitas yang dimiliki oleh Bakamla sangatlah vital dalam mendukung penegakan hukum maritim. “Fasilitas yang kita miliki, seperti kapal patroli dan sistem monitoring, sangat membantu kita dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum laut,” ujarnya.

Salah satu fasilitas yang dimaksud adalah kapal patroli Bakamla yang dilengkapi dengan peralatan canggih untuk memantau dan mengawasi perairan Indonesia. Dengan adanya kapal-kapal patroli ini, Bakamla dapat dengan mudah menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang sering menjadi tempat beroperasinya kapal-kapal ilegal.

Selain itu, sistem monitoring yang dimiliki oleh Bakamla juga sangat membantu dalam memantau aktivitas kapal-kapal di laut. Dengan teknologi yang canggih, Bakamla dapat mendeteksi adanya pelanggaran hukum maritim seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan penyelundupan barang.

Menurut Kepala Staf Bakamla, Laksamana Pertama TNI Wisnu Pramandita, peningkatan kapasitas penegakan hukum maritim juga memerlukan kerja sama yang baik antara Bakamla dengan instansi terkait lainnya. “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan instansi lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut,” kata Wisnu.

Dengan peran penting fasilitas Bakamla dalam meningkatkan kapasitas penegakan hukum maritim, diharapkan keamanan dan ketertiban laut di wilayah Indonesia dapat terjaga dengan baik. Sehingga, Indonesia dapat menjadi negara maritim yang aman dan sejahtera.