Tantangan dan Peluang Kewenangan Bakamla di Era Globalisasi

Hadirnya era globalisasi membawa tantangan yang tidak ringan bagi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia. Di satu sisi, Bakamla harus mampu menghadapi berbagai ancaman maritim yang semakin kompleks, seperti illegal fishing, piracy, dan drug trafficking. Namun di sisi lain, era globalisasi juga membuka peluang untuk memperkuat kewenangan Bakamla dalam menjaga kedaulatan negara di perairan Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Offshore Patrol (IOP) Forum, Connie Rahakundini Bakrie, “Tantangan dan peluang kewenangan Bakamla di era globalisasi merupakan dua sisi mata uang yang harus dihadapi dengan bijak.” Connie juga menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga terkait dalam mengoptimalkan peran Bakamla.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Bakamla adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bakamla, Laksamana Muda Aan Kurnia, “Kita harus memperkuat kewenangan Bakamla dengan memperbaiki sumber daya manusia dan teknologi yang kita miliki.”

Namun, di tengah tantangan tersebut, ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Bakamla. Sebagai contoh, kemitraan dengan negara-negara lain dalam memperkuat kapasitas operasional dan intelijen maritim. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, “Kita harus memanfaatkan era globalisasi untuk memperkuat kewenangan Bakamla dalam menjaga kedaulatan negara di perairan Indonesia.”

Dengan demikian, tantangan dan peluang kewenangan Bakamla di era globalisasi membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Diharapkan dengan upaya bersama, Bakamla dapat semakin berkembang dan mampu menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika globalisasi yang semakin kompleks.