Pengawasan lintas batas laut di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks bagi pemerintah. Tantangan ini tidak hanya melibatkan masalah keamanan, tetapi juga berbagai masalah lainnya seperti illegal fishing, smuggling, dan trafficking. Namun, tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki solusi yang tepat.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, tantangan utama dalam pengawasan lintas batas laut adalah luasnya wilayah perairan Indonesia. “Kita memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan 54 ribu km garis pantai yang harus diawasi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ujarnya.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara lembaga terkait seperti TNI, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Radiarta, yang menekankan pentingnya koordinasi yang baik dalam pengawasan lintas batas laut.

Namun, tantangan lain muncul dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Laut dan Udara, Laksda TNI Wisnu Pramandita, pemerintah harus lebih giat lagi dalam meningkatkan jumlah personel dan teknologi yang diperlukan untuk mengawasi perairan Indonesia. “Kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan laut kita,” katanya.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya kelautan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus berupaya mengatasi tantangan dalam pengawasan lintas batas laut. Dengan solusi yang tepat dan kerjasama lintas sektoral yang baik, kita dapat menjaga kedaulatan laut Indonesia dan memanfaatkan potensi kelautan secara optimal.