Penyidikan kasus perikanan menjadi tantangan besar bagi penegak hukum dalam mengatasi kejahatan maritim di Indonesia. Keberadaan jaringan penyelundupan dan pencurian ikan yang semakin kompleks menuntut penegak hukum untuk memiliki strategi yang efektif dalam melakukan penyidikan.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Rasio Suryono, “Penyidikan kasus perikanan memerlukan kerjasama yang solid antara berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.” Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kejahatan maritim membutuhkan sinergi yang baik antara berbagai lembaga.
Salah satu tantangan utama dalam penyidikan kasus perikanan adalah minimnya bukti fisik yang bisa digunakan sebagai alat bukti. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kejahatan perikanan yang cenderung bersifat ilegal dan sulit dilacak. Oleh karena itu, diperlukan keahlian khusus dalam mengumpulkan bukti elektronik dan mendigitalisasi data untuk memperkuat kasus.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, “Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan penyidikan kasus perikanan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, penegak hukum dapat lebih mudah mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan maritim.”
Selain itu, kerjasama dengan negara-negara tetangga juga menjadi kunci dalam menangani kasus perikanan lintas batas. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Malaysia, Singapura, dan Australia dalam menindak pelaku kejahatan perikanan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah perikanan secara lintas negara.
Dengan adanya upaya nyata dalam meningkatkan kerjasama antarlembaga dan menggunakan teknologi informasi, diharapkan penyidikan kasus perikanan dapat menjadi lebih efektif dalam mengatasi kejahatan maritim di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan harus terus ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.