Peraturan Hukum Laut merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi kedaulatan maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, penegakan hukum laut yang kuat sangat diperlukan untuk melindungi kedaulatan negara.

Menurut UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan hukum laut adalah segala aturan hukum yang mengatur pengelolaan wilayah perairan Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai hal mulai dari pemanfaatan sumber daya alam, penegakan hukum, hingga perlindungan lingkungan laut.

Pentingnya peraturan hukum laut untuk kedaulatan maritim Indonesia juga diakui oleh para ahli. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, penegakan hukum laut yang kuat akan memperkuat posisi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan di laut.

Tidak hanya itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, juga menegaskan pentingnya peraturan hukum laut dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Beliau menambahkan bahwa penegakan hukum laut yang baik akan memberikan perlindungan bagi nelayan lokal dan mencegah illegal fishing di perairan Indonesia.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan geopolitik di bidang maritim, peraturan hukum laut juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan memiliki peraturan hukum laut yang kuat dan efektif, Indonesia dapat melindungi wilayah perairannya dari berbagai ancaman, termasuk klaim kedaulatan oleh negara lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Hukum Laut merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi kedaulatan maritim Indonesia. Dengan menerapkan peraturan hukum laut secara konsisten dan efektif, Indonesia akan dapat mempertahankan kedaulatannya sebagai negara maritim dan melindungi sumber daya alam yang melimpah di perairannya.